Nexus Tax, Solusi RI Kejar Pajak Netflix dkk

Nexus Tax, Solusi RI Kejar Pajak Netflix dkk

73

RakitAplikasi.com - Netflix siap bayar pajak, tetapi masih terganjal akibat belum adanya regulasi memungut pajak dari perusahaan luar negeri yang tidak punya kantor (permanen establishment) tetapi beroperasi di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setelah bertemu dengan manajemen Netflix.

"Saya sudah ketemu, dia [Netflix] mau bayar pajak, tapi bayar pajaknya ke mana? Yang menerima pajak siapa? Nanti ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kan harus ada aturannya," ujar Semuel Pengerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika di kantor Kemenkominfo, Jakarta, seperti dikutip Jumat (24/1/2020).

Semuel mengatakan Netflix tidak bisa membayar pajak karena belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebab perusahaan tersebut tidak memiliki bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

"Nanti kita akan punya yang namanya Nexus Tax, itu artinya orang dari luar negeri pun bisa bayar pajak. Jadi kami sedang menyiapkan pendaftarannya. Ini aturan turunannya PP 71 (Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik)," ujar Semuel.

"Jadi di PP 71, kalau perusahaan di luar negeri harus mendaftarkan diri untuk nanti dikenakan PPn-nya. Jika usahanya sudah besar bisa dikenakan juga PPh. Walaupun tidak berkantor di Indonesia," tambahnya.

Melansir The Balance, Nexus secara umum berarti koneksi. Istilah Nexus dalam perpajakan digunakan untuk menggambarkan perusahaan yang memiliki tanggungan pajak di suatu negara.

Nexus Tax sebelumnya memerlukan kehadiran fisik perusahaan di negara bagian AS, tetapi hal tersebut mengalami perubahan akibat maraknya bisnis online. Pada Juni 2018, Mahkamah Agung AS memutuskan negara bagian berhak menarik pajak dari perusahaan meski tidak memiliki kantor tetap. Artinya negara-negara bagian di AS berhak menarik pajak dari perusahaan online.

Sejak saat itu, negara-negara bagian di AS menerapkan sistem pajak digital yang disebut Economic Nexus.

Dalam Economic Nexus, yang dikenakan pajak adalah aktivitas ekonomi suatu perusahaan di suatu negara meski perusahaan tersebut tidak memiliki kantor tetap.

Praktik Economic Nexus kini lazim dilakukan di Amerika Serikat (AS), meski demikian setiap negara bagian memiliki aturan yang berbeda-beda. Setiap negara bagian menentukan berapa jumlah penjualan atau aktivitas bisnis minimum yang harus dipenuhi sehingga perusahaan tersebut harus membayar pajak dan menarik/membayar pajak penjualan serta membayar pajak pendapatan yang dihasilkan dari negara bagian tempatnya beroperasi.

Rata-rata negara bagian di AS mengenakan pajak penjualan digital ketika suatu perusahaan mencapai penjualan US$ 100.000 per tahun. Selain membidik jumlah penjualan, suatu perusahaan juga akan dikenakan pajak dilihat dari jumlah minum transaksinya. Rata-rata negara bagian di AS akan mengenakan pajak jika perusahaan online melakukan minimal 200 transaksi.

Perusahaan tersebut sudah mencapai batas-batas yang ditentukan tersebut memiliki kewajiban untuk mendaftar dan membayar pajak.

Share: